Meskipun dalam Keadaan Covid-19, Serapan APBN akhir Triwulan III untuk Aceh Membanggakan

oleh -33 kali dilihat

FOTO: Keterangan Pers dari Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh Syafriadi (dua dari kiri) dan jajarannya, tentang realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk Aceh akhir triwulan III tahun 2020 di Kanwil tersebut, Senin (05/10) sore.
ACEHWOW.COM-Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh Syafriadi melaporkan, realisasi APBN akhir Triwulan III per tanggal 30 September, untuk belanja Kementrian Negara dan Lembaga di Aceh, serta beberapa komponen belanja transfer ke daerah serta dana desa menunjukkan kinerja baik bahkan membanggakan, meskipun ditengah “himpitan” pandemi Covid-19 sejak pertengahan maret lalu.
Dimana realisasi anggaran akhir triwulan III yang dijabarkan sebagai belanja Kementrian Negara/Lembaga di Aceh mencapai Rp. 8,90 triliun, dari pagu anggaran Rp 13,05 triliun, atau mencapai 68,25 persen.
Sedangkan realisasi Dana Desa (DD) sampai akhir kuartal III telah mencapai 82,06 persen, dengen serapan atau tersalurkan Rp 4,08 triliun dari pagu anggaran DD provinsi Aceh Rp. 4,98 triliun, bahkan ada Kabupaten dan Kota sudah dapat menyalurkan DD tersebut hingga 90 persen lebih, seperti Aceh Besar, Tenggara serta Kabupaten/kota lainnya juga rata-rata sudah terialisasi 80 persen.
Sementara Dana Alokasi Kusus (DAK) fisik dan cadangan DAK fisik per 30 September juga sangat membanggakan.
Dimana mencapai 92,17 persen, atau sebesar 1,8 triliun dari pot anggaran Rp 1,95 triliun, tambah Safriadi dalam keterangan Pers-Nya di kantor tersebut Senin (05/10) petang.
DJPb Provinsi Aceh juga terus mendorong ketaatan pencatatan administrasi dana hibah, hingga triwulan III, penerimaan hibah yang diterima Kementian Negara/Lembaga dari Pemerintah daerah, badan atau perseorangan yang diproses melalui kanwil DJPb Aceh, sebesar Rp 51,3 milyar.
Terdiri dari hibah dalam bentuk barang sebesar Rp Rp 38,7 milyar serta hibah berupa uang Rp. 12,58 milyar, penerimaan bantuan hibah dimaksud juga dapat bertambah, karena masih ada yang sedang dalam proses pencatatan register.
Pinta kepala kanwil DJBb Safriadi, yang juga dalam kesempatan tersebut didampingi IENG Kabid PPA I dan Yusri Kabid PPA II serta perwakilan TVRI.
Selain itu, Kanwil
DJPb Aceh terus mendorong percepatan pencairan dana APBN, tentu harus diberangi secara bersamaan percepatan pelaksanaan kegiatan, dengen demikian masyarakat dapat terbantu dalam pemulihan ekenomi.
Namun harus tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik (good govemance).
Dalam mendorong percepatan dimaksud, Kementrian keuangan juga melakukan perpanjangan jam layanan penerimaan Surat Perintah Membayar (SPM) sampai dengen pukul 17.00 WIB tiap hari kerja, serta pembayaran Tambahan Uang Persediaan (TUP) dari Kementrian dan Lembaga, seperti kebutuhan pembelian yang kecel-kecil sebagai kebutuhan kantor.
Demi percepatan serapan anggaran semua itu, tentu pihak KANWIL DJPb Aceh sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, terutama dapat melengkapi bahan-bahan atau laporan yang dibutuhkan, agar proses pencairan tidak terkendala.
Jika semuanya berjalan sinerji, otomatis serapan dana APBN untuk DD, Kementrian dan Lembaga, serta kebutuhan lainnya di Aceh akan mencapai 90 persen lebih pada penutupan tahun anggaran 2020, meskipun limit waktu tinggal 3 bulan lagi.
Semua itu juga, Safriadi dan jajarannya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah kabupaten dan kota di Aceh, yang telah mempersembahkan penghargaan Capaian Standar Tinggi (Wajar tanpa Pengacualian/WTP hingga 12 kali, seperti Kota Banda Aceh dan Nagan Raya, serta Kabupaten/kota lainya meraih WTP berpariasi dibawah 12 kali dari BPK RI.
Membuktikan Provinsi Aceh dan Kabupaten/ Kotanya selalu jujur dan akuntabel dalam mengelola keuangan negara dan daerah.
Safriadi juga menjelaskan, saat ini Kanwil DJPb Aceh serta tujuh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi Aceh, sedang dalam tahapan untuk dilakukan penilain, pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM oleh Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB), bakal penilaian tetsebut adalah bukti nyata, Kanwil DJPb Aceh dan KPPN di Provinsi Aceh, memiliki komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dari korupsi, serta melaksanakan pelayananan secara berkualitas, tutupnya. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *