Ombudsman RI Perwakilan Aceh Nilai Gubernur Nova Iriansyah Lakukan Maladministrasi

oleh -110 kali dilihat

ACEHWOW.COM- Setelah Mubes ( Musyawarah Besar) Majelis Adat Aceh yang digelar pada, tanggal 26-27 November yang lalu, serta Farid Wajdi Ibrahim tepilih sebagai ketua, maka gonjang ganjing pro dan kontra terus di bicarakan oleh sejumlah pihak dan masyarakat luas, sehingga menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat siapa sebenarnya yang berhak menjadi ketua MAA.

Namun disisi lain terkait belum dilantiknya H Badruzzaman sebagai Ketua Majelis Adat Aceh (MAA), Ombudsman RI Perwakilan Aceh menyarankan Gubernur Aceh segera melaksanakan pelantikan.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin dalam siaran pers-nya menjelaskan, terkait tidak dilantiknya H Badruzzaman oleh Plt Gubernur Aceh pada 2018 sudah pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Ombudsman.

Menurut Taqwaddin, dalam LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) disimpulkan bahwa terhadap laporan atau pengaduan yang diajukan oleh H. Badruzzaman (Pelapor) terhadap Plt Gubernur Aceh (Terlapor) yang tidak melantiknya sebagai Ketua MAA setelah dipilih secara aklamasi dalam Musyawarah Besar adalah tindakan maladministrasi berupa perbuatan melampaui kewenangan.

Dalam melakukan pemeriksaan untuk menyelesaikan kasus tersebut saat itu, kata Taqwaddin pihaknya berkomunikasi dengan DPRA, Wali Nanggroe, dan bahkan pihak Kejaksaan Tinggi Aceh.

“Sayangnya, kesimpulan dan saran dari Ombudsman RI Aceh agar Plt Gubernur Aceh segera melantik H Badruzzaman sebagai Ketua MAA tidak dilaksanakan oleh Plt Gubernur Aceh,” katanya.

Karena waktu itu Plt Gubernur Aceh tidak melaksanakan saran Ombudsman RI Aceh, maka pelapor menempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugagan ke PTUN, PTTUN hingga ke MA.

“Semua gugatan ini mutlak dimenangkan oleh Pak Badruzzaman. Bahkan putusan tersebut sudah pada tingkat kasasi,” katanya.

Saat ini, putusan tersebut sudah bersifat kuat dan mengikat (inkract). Sehingga, sepatutnya mengacu pada prinsip good governance dan juga Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) maka pihak Ombudsman menyarankan sekali lagi agar Gubernur Aceh segera melantik Badruzzaman serta membayar segala bentuk kerugian moril dan materil atas tidak dilantiknya yang bersangkutan.

Ia juga mengatakan, seandainya gubernur tetap tidak mau melantik ketua terpilih yang sudah mempunyai legalitas yang jelas, maka gubernur dianggap telah mengabaikan ketetapan hukum yang ada.

“Ini saya pikir wajar, karena Pak Badruzzaman sudah menghabiskan waktu dua tahun memperjuangkan wibawa dan martabatnya, baik dengan membawa kasusnya ke Ombudsman maupun ke lembaga peradilan,” tandas Taqwaddin.

Berkaitan dengan hal tersebut,
Taqwaddin juga menyebutkan, sesuai saran Mendagri dan Sekjen Partai Demokrat saat pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh, ini momentum yang pas bagi Gubernur untuk membuka komunikasi yang lebih harmonis dan bijaksana dengan semua pihak pemangku kepentingan di Aceh, termasuk dengan kalangan senior di MAA.

“Menurut saya, sebaiknya Gubernur Aceh segera melantik Bapak H Badruzzaman sebagai Ketua MAA yang sah dan definitif,” ulangnya.

Hal ini penting dilakukan agar menjadi preceden dan legacy yang baik bagi tata kelola Pemerintahan Aceh di masa depan, yaitu gubernur yang taat azas dan patuh hukum.
Tak ada salahnya, Nova Iriansyah selaku gubernur meminta maaf pada Pak Bad (Badruzzaman).

“Apalagi beliau adalah senior dan sesepuh masyarakat Adat Aceh. Jika ini dilakukan, tidak akan turun derajat Pak Nova. Malah saya yakin akan muncul apresiasi dari berbagai pihak, termasuk dari Ombudsman,” demikian Taqwaddin.

Selain itu, sebelum Mubes MAA pada tanggal 26-27 November 2020 yang kemudian terpilih Farid Wajdi sebagai ketua, Dosen dan Peneliti Adat pada Fakultas Hukum Unsyiah Dr.T.Muttaqien Mansur MH telah meminta pihak terkait supaya dapat menghormati keputusan hukum Mahkamah Agung (MA) RI.

Pasalnya Keputusan Mahkamah Agung (MA) telah menolak permintaan kasasi dari Gubernur Aceh bahkan Mahkamah Agung meminta H.Badruzzaman Ismail kembali memimpin lembaga Majelis Adat Aceh selaku ketua MAA hasil Mubes kubu Badruzzaman.

Sementara itu, sejumlah peserta Mubes 2020 mengaku tidak ada pilihan, mengingat perkara tersebut tidak ada kejelasan pasti, otomatis juga kami menghadiri Mubes baru-baru ini di Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh.

Semoga ada penyelesaian positif, sehingga lembaga MAA Provinsi Aceh cepat memiliki ketua Depenitif, pinta salah seorang pengurus MAA Kabupaten, yang tidak mau dipublikasi namanya usai Mubes tanggal 27 November lalu. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *