PANDEMI COVID-19, PEN Andalan Pemerintah Kiat Pemulihan Ekonomi Nasional

oleh -16 kali dilihat

BANDA ACEH, ACEHWOWNEWS.COM: kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh Syariadi mengatakan, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),
merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19. Sebagai instrumen utama untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, Pemerintah.
yang juga mengalokasikan dana program PEN pada lima klaster, yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM dan Korporasi, Program Prioritas dan Insentif Usaha.
Realisasi program PEN menunjukkan progres yang cukup baik. Berdasarkan data per 30 Juni 2021, realisasi program PEN secara nasional telah mencapai Rp 252,3 T (36,1%), lebih baik dari capaian pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 124,6 T (17,9%). Untuk penanganan kesehatan, realisasi pada klaster Kesehatan telah mencapai 24,6% (Rp 47,71 T dari total pagu Rp 193,93 T). Alokasi dana pada klaster dimaksud, digunakan untuk menangani permasalahan kesehatan akibat pandemi COVID-19, di antaranya untuk biaya perawatan 236 ribu pasien, pengadaan 53,91 juta dosis vaksin, dan biaya diagnostik untuk keperluan testing dan tracing. Terang Syafriadi dalam Media meeting, “Mendukung penanganan pandemi covid dan menjaga percepatan pemulihan ekonomi, pada pelaksanaan APBN di Aceh hingga bulan Juni 2021 di Banda Aceh, Selasa (6/7/2021) sore.
Dalam temu media tersebut Kepala Kanwil Syafriadi didampingi Kepala KKPN kuta Cane, Takengon, Meulaboh dan Tapak Tuan.
*POSITIF REALISASI*
Sementara itu, untuk realisasi pada empat klaster PEN lainnya menunjukan progres yang cukup baik. Realisasi pada klaster Insentif Usaha sebesar 71,7%, klaster Perlindungan Sosial sebesar 43,2%, klaster Program Prioritas sebesar 35,7% dan klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar 29,9%.
Realisasi pada klaster Perlindungan Sosial menunjukkan capaian yang cukup baik, yaitu sebesar Rp 66,43 T (43,2% dari total pagu Rp 153,86 T). Manfaat yang diperoleh dari klaster Perlindungan Sosial, di antaranya melalui Kartu Sembako yang diberikan kepada 15,93 juta keluarga, Program Keluarga Harapan dengan 9,9 juta keluarga dan BLT Desa untuk 5 juta keluarga. Realiasi pada klaster Perlindungan Sosial ini sangat diharapkan dapat meningkatkan geliat ekonomi di daerah dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.
APBN disusun untuk mendukung penanganan dan meminimalisasi dampak pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional. Sebagai instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pengendalian ekonomi, program PEN diharapkan mampu mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Sementara itu, belanja Pemerintah Pusat dan penyaluran TKDD diharapkan dapat diakselerasi guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, seluruh unit kerja pelaksana APBN agar senantiasa memiliki sense of crisis dalam melakukan eksekusi kegiatan dan pencairan anggaran. Hal ini penting, karena APBN memiliki multiplier effect yang tinggi dalam mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19.
selain itu dijelaskan,
Kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Setelah sebelumnya sempat mengalami penurunan hingga di pertengahan Mei 2021, jumlah kasus positif mengalami peningkatan yang jauh lebih tinggi sejak awal Juni sampai dengan hari ini.
Peningkatan ini memaksa pemerintah menjalankan program Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat Jawa Bali terhitung mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021.
Program tersebut diharapkan dapat mengendalikan angka penularan COVID-19 ke level yang lebih rendah, sehingga dapat ditangani dengan lebih optimal oleh Tenaga Kesehatan. PPKM darurat Jawa Bali pun memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian belanja APBN.
Penyesuaian belanja tersebut dilakukan diantaranya dengan Perubahan Durasi Program Pada Program Diskon Listrik, Bantuan Rekening Minimum dan Bantuan Sosial Tunai, dan Penambahan Target Penerima pada program Bantuan Produktif Ultra Mikro (BPUM).
Hal yang berbeda terjadi di provinsi Aceh. Meskipun sempat mengalami peningkatan yang cukup tinggi di pertengahan Mei, kasus penularan COVID-19 berangsur-angsur mengalami penurunan. Berdasarkan data dari situs resmi pemerintah, kasus COVID-19 di provinsi Aceh per 22 Juni 2021 mengalami penambahan sebanyak 50 orang. Kondisi penurunan tingkat keterparan yang semakin menurun ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh.
*Pemulihan ekonomi di Aceh* mulai tampak pada triwulan II 2021. Salah satu indikatornya adalah peningkatan pendapatan negara. Pendapatan Pajak dan PNBP 2021 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, namun lebih rendah dari periode yang sama di tahun 2019. Hal ini menunjukan bahwa aktivitas ekonomi di Aceh mulai mengalami pergerakan. Pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi ini dengan meningkatkan realisasi APBN, baik melalui realisasi belanja Kementerian/Lembaga maupun melalui realisasi TKDD (DAK Fisik dan Dana Desa). Peningkatan belanja APBN diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pemulihan ekonomi di negeri Serambi Mekah.
*Kinerja APBN di Aceh*
Syafriadi, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Aceh juga mengatakan, kinerja APBN 2021 merupakan kunci pemulihan ekonomi di Aceh. Berdasarkan data per 30 Juni 2021, dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP telah mencapai Rp 1,96 T, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Sementara dari sisi belanja, realisasi belanja Pemerintah Pusat di Aceh telah mencapai 43,38% (Rp 6,22 T), melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 40% di triwulan II. Persentase belanja ini juga menunjukkan peningkatan dibandingan dengan periode yang sama di tahun 2019 dan 2020.
Peningkatan realisasi belanja 2021 didorong oleh pembayaran Gaji 13 pada bulan Juni dan penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) yang telah mencapai 45,87%. Dana Bansos tersebut disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang penyalurannya dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Meskipun demikian, realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal menunjukkan kinerja penyerapan di bawah rata-rata nasional. Penyerapan Belanja Barang sebesar 38,44% (Rp 1,79 T dari total pagu Rp 4,68 T), dan penyerapan Belanja Modal sebesar 38,83% (Rp 1,01 T dari total Rp 2,59 T).
Sementara
Realisasi TKDD (DAK Fisik dan Dana Desa) menunjukkan tren yang sedikit berbeda. Realisasi DAK Fisik per 30 Juni 2021 tercatat lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama di tahun 2019 dan 2020.
Meskipun terdapat Kab/Kota yang telah mencatat realisasi lebih dari 20%, rendahnya realisasi pada sebagian besar Kabupaten/Kota yang lain menyebabkan persentase total DAK Fisik di tingkat provinsi hanya mencapai 8,96%. Berdasarkan data per 5 Juli 2021, terdapat 7 Kabupaten/ Kota dengan realisasi kurang dari 5%, yaitu Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Subulussalam, Bireuen, Pidie Jaya dan Sabang. Syafriadi berharap pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengakselerasi penyerapan DAK Fisik. Percepatan penyerapan DAK Fisik diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di Aceh.
Juga penyaluran Dana Desa (pdd) menunjukkan capaian yang lebih menjanjikan, dengan menempati urutan kedelapan nasional (42,79%). Tingkat penyerapan Dana Desa Provinsi Aceh tersebut didorong oleh kinerja penyaluran yang cukup baik pada beberapa Kab/Kota. Tujuh Kab/Kota mencatat realisasi lebih dari 50%, yaitu Banda Aceh, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Langsa, Bieureun, Aceh Barat dan Bener Meriah. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang kinerjanya belum optimal, bahkan ada yang masih memiliki persentase realisasi di bawah 30%. Di triwulan III ini, diharapkan pencairan Dana Desa dapat terus dipercepat, agar seluruh gampong semakin mampu untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas penanganan Covid-19 di tingkat gampong, dan mengangkat pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan peringkat Aceh di tingkat nasional, tutup Syafriadi yang juga mengharapkan tahun 2021 Aceh dapat raihan peringkat pertama bidang pencairan DD seperti sebelumnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *