YLBHI Tunggu Permintaan Revisi UU ITE dari Jokowi, Parlemen: Harus Ditindaklanjuti

oleh -25 kali dilihat

ACEHWOW.COM- Hingga kini Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menuai perhatian dari masyarakat.
Pasalnya, UU ITE dinilai menjadi pembungkam kritik masyarakat terhadap pemerintah.
Adanya UU ITE membuat masyarakat menjadi takut untuk melontarkan kritikan terhadap pemerintah.

Bahkan sebelumnya mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mempertanyakan bagaimana mengkritik tanpa dipanggil oleh pihak kepolisian.
Dirinya menilai usulan revisi UU ITE yang disampaikan secara terbuka dan tegas oleh Jokowi harus direspons secara positif oleh DPR.

Hal itu menurutnya, terutama untuk menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda sehingga mudah diinterpretasikan secara sepihak.

Hal tersebut membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan responsnya. Jokowi meminta UU ITE direvisi jika dirasa tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menilai arahan Jokowi untuk merevisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus ditindaklanjuti jajaran pemerintahan dengan membuat kajian komprehensif terhadap revisi UU tersebut.

“Sebaiknya arahan presiden tersebut ditindaklanjuti pemerintah dengan membuat kajian yang komprehensif terhadap revisi UU ITE. Hendaknya ruang aspirasi dan diskusi dari berbagai pakar dan elemen bangsa lainnya dibuka secara luas untuk mendapatkan masukan,” katanya seperti dikutip oleh acehwow.com dari ANTARA.

Dirinya juga meminta pemerintah untuk segera mengajukan usulan revisi UU ITE kepada DPR agar di bahas secara bersama.
“Prinsipnya kami di DPR menunggu usulan dari pemerintah, karena memang begitu mekanismenya,” tuturnya.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *