ELEMEN SIPIL ACEH NILAI PP KEBIRI BELUM MENJAWAB PERSOALAN KEKERASAN SEKSUAL

oleh -53 kali dilihat
Foto: https://dailyhive.com/calgary/violence-against-women-increasing-alberta

ACEHWOW.COM-BANDA ACEH, Sejumlah elemen sipil yang menaruh perhatian dalam isu kekerasan perempuan dan anak di Aceh merespon atas terbitnya aturan baru berupa perlakuan kebiri bagi pelaku kejahatan. Hal tersebut disampaikan melalui siaran pers yang dikirimkan ke media acehwow.com, Selasa (5/1/2021).

Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak yang diterbitkan pada 7 Desember 2020, dinilai tidak signifikan menjawab persoalan kekerasan seksual saat ini.

Fasilitator Kesetaran Gender, Abdullah Abdul Muthaleb menyebutkan PP Kebiri mengabaikan akar masalah.

“Kekerasan seksual itu sumbernya dipikiran laki-laki yang patriakhis. Jadi kebiri bukan solusi yang hanya menyasar “penis” akan tetapi tidak mampu mengubah pikiran laki-laki. Dalam jangka pendek bisa jadi akan menimbulkan shock terapy tetapi sekali lagi tidak akan menyelesaikan masalah. Justru ini bisa menjadi pemicu lahirnya kekerasan seksual dalam bentuk yang lebih sadis. Sangat terbuka kemungkinan tindakan terjadi lebih brutal dengan cara-cara yang tak lazim terjadi selama ini. Jadi kebijakan ini bisa populis tapi tidak jadi solusi yang baik”, Abdul Muthaleb.P

Presidium Balai Syura, Suraiya Kamaruzzaman juga menyatakan hal senada, “PP kebiri tidak menjawab akar persoalan perkosaan dan kekerasan seksual, termasuk pada anak”.

Tegasnya “Berbagai kekerasan ini terjadi ada kaitannya dengan relasi kekuasaan. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan kebiri. Selain itu perkosaan tidak hanya dilakukan dengan menggunakan penis. Ini kalau hukumannya kebiri mempersempit definisi perkosaan jadinya”.

Sementara itu, Direktur Eksektif Flower Aceh, Riswati menilai PP Kebiri tidak menjawab langsung pemulihan korban yang justru sangat dibutuhkan.

“Kasus kekerasan seksual terus terjadi, tantangan penanganannya masih kuat dirasakan, terutama di Aceh terkait dengan penangan hukum bagi korban kekerasan seksual yang menghadapi dualisme kebijakan terkait penangan kekerasan seksual.

Harapannya, pemerintah segera mengeluarkan kebijakan menjamin pemenuhan hak-hak korban secara konfrehensif dan terintegrasi, mulai dari pencegahan, penanganan, pemulihan dan pemberdayaan. Supaya korban mendapatkan hak-haknya dan dapat melanjutkan hidupnya seperti semula”.

“Fakta di lapangan, korban kekerasan masih alami kendala untuk dapatkan keadilan dan pemulihan, bahkan restitusi yang harusnya dibayarkan kepada korban sampai saat ini belum dapat terimplementasi dengan baik di seluruh wilayah di Aceh karena tidak adanya aturan lanjutan. Selain itu, masih ada korban dan keluarga yang belum mendapatkan dukungan maksimal dari komunitasnya, bahkan ada pula yang justru mengalami stigma dan pengucilan”, tegas Riswati.

Ketua PUSHAM Unsyiah, Khairani Arifin mengingatkan agar pelaku kekerasan seksual mendapat hukuman yang menjerakan dan manusiawi.

“Penghukuman bagi pelaku, bukan tidak penting, tapi harus dengan penghukuman yang manusiawi yang dapat memberi efek jera, tapi dengan tetap memperhatikan prinsip penghukuman yang manusiawi. Selain itu, penting pula dipastikan pelaku pelecehan seksual non-fisil dan pelaku di bawah 14 tahun direhabilitasi khusus agar bisa merubah pola fikir dan sikap sehingga mencegah terjadinya perbuatan yang sama di masa berikutnya.

Lalu untuk pemenuhan hak korban, maka harus dipastikan penanganannya dilakukan secara konprehensif dengan mengutamakan upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi korban. Semua ini diatur dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi, salah satu solusi konkrit penghapusan kekerasan seksual yaitu dengan segera bahas dan sahkan RUU ini”, tegasnya.

Menurut Nursiti, S.H, M.Hum sebagai Ketua Pusat Studi Gender (PRG) Univ. Syiah Kuala menjelaskan PP ini tetap belum bisa implementatif krn butuh juknis dari masing2 kementrian. Eksekusinya juga baru terjadi diakhir masa pemidanaan yang bisa belasan tahun kemudian. “Jadi mari fokuskan upaya yg lebih komprehensif utk pencegahan dan pemulihan serta perlindungan korban,” pungkasnya

Selain itu, menurut Elvida Ketua Solidaritas Perempuan Aceh “Pemerintah seharusnya melakukan kajian lebih dalam terhadap putusan kebiri bagi pelaku kekerasan seksual , tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman terhadap pelaku, namum aspek jaminan perlindungan dan pemulihan korban harusnya menjadi perhatian serius.

Sebagai contoh pembanding, salah satu bentuk hukuman yang ada di Aceh melalui Qanun hukum Jinayah yang menerapkan salah satu hukuman campuk bagi pelaku kekerasan seksual tidak memberikan aspek jera bagi pelaku. Dan ternyata juga tidak memberikan aspek keadilan bagi korban. Jangan sampai PP kebiri juga membawa dampak yang sama. Ada kebijakan baru, yang tujuannya untuk membuat efek jera, malah tidak menyelesaikan masalah (redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *