IPPEMATA Nilai DPRK Aceh Tengah Tidak Serius Membahas Rancangan Qanun Kopi

oleh -37 kali dilihat

ACEHWOW.COM-Sudah dipenghujung tahun 2020, namun tanda-tanda penyelesaian rancangan Qanun Kopi, yang juga bertujuan sebagai perlindungan dan peningkatan kualitas personalia maupun ekonomi petani kopi di Aceh Tengah, tapi masih jauh dari harapan.
Pengurus Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Aceh Tengah (IPPEMATA-Banda Aceh) sangat menyesalkan dan menilai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Tengah tidak serius dalam menyelesaikan rancangan qanun tersebut.
Padahal Qanun dimaksud masuk dalam program Legislasi Prioritas (LP) Kabupaten Aceh Tengah tahun ini, namun fakta realisasinya sekarang, bahkan sudah bulan November 2020 terlihat masih belum ada progress berarti, menyangkut pembahasan rancangan qanun Kopi tersebut, kesal Wakil Ketua IPPEMATA-Banda Aceh Makbul, lewat rilisnya yang diterima Online ini kemarin.
Makbul juga menambahkan, saat ini sudah masuk dalam masa Panen Raya Kopi (PRK) Gayo di dua daerah utama penghasil kopi, yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
“Padahal jika Qanun Kopi sudah disahkan, sedikit banyaknya sudah dapat menguntungkan petani kopi Aceh Tengah, namun miris hingga sekarang, tidak ada payung hukum yang kuat, panen raya sekalipun harga jual kopi gayo dari petani tetsp datar, alias masih di harga yang tidak stabil, sayang Makbul yang juga diiakan pengurus lainnya.
“Bahkan sekarang sedang masa panen kopi ke dua dalam tahun ini, namun qanun yang dinanti-nanti itu tidak kunjung tuntas (ada) “, Tegas Makbul.
Membuat masalah yang dialami petani kopi terus berlarut- larut dan menjerit dari tahun ke tahun.
Dengen demikian diharapkan harus segara disahkan Wanun dimaksud.
Jika Qanun dan regulasi jelas, yang kemudian diharapkan mampu menjadi titik terang bagi petani kopi Gayo.
Petani kopi di Gayo itu adalah profesi dan mata pencaharian utama mayoritas masyarakat di Aceh Tengah, seharusnya pengesahan Qanun Kopi harus diutamakan oleh DPR Aceh Tengah,
“mengingat sudah terlalu berlarut-larut dari tahun ke tahun qanun dimaksud belum ada tanda-tanda dibahas kembali,” pintanya.
Terkait anjlok nya harga kopi, Makbul juga mengharapkan agar pemerintah mengambil peran dalam memberikan informasi yang valid terkait dari penyebab tersebut, terutama pemerintah di Kabupaten Aceh Tengah.
Bahkan Makbul dan rekannya mendapat informasi, “bahwa permintaan ekspor terbatas dan sebagainnya saat ini, kemudian ada juga informasi yang justru bertolak belakang dengan hal tersebut”. Seharusnya informasi simpang siur demikian dapat dijelaskan kejadian yang sebenarnya oleh instansi terkait, dari pemerintah Provinsi dan Pemkab Aceh Tengah, tutupnya singkat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *