Kanwil DJPb Aceh Rilis Perjalanan APBN 2020, Serapan ADD BLT Capai 77,95 persen

oleh -96 kali dilihat

ACEHWOW.COM-Perkembangan pelaksanaan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 secara kusus untuk Provinsi Aceh, realisasinya hingga tahap ke tiga, per 3 September 2020 mencapai 77,95 persen dari pagu anggaran Rp 4,98 Triliyun.
Masing-masing realisasinnya tahap satu 41,2 persen atau terserap 2.04 triliyun (T), tahap dua mencapi 77,5 persen, atau terserap Rp 3,85 T dan naik secara signifikan pada tahap 3 mencapai 77,95 persen hingga awal bulan September 2020, dengen realisasi anggaran Rp 33,88 T, merupakan realisasi yang sangat positif, juga berkat dukungan dari berbagai kalangan, yang memang sangat dibutuhkan dalam keadaan seperti pandemi Corona saat ini.
Ungkap Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh, Syafriadi (FOTO TENGAH) dalam keterangan Pers di Kanwil setempat, Senin (07/09) kemarin sore. Yang juga dalam keterangan pers tersebut diliput 12 media, baik Cetak, Online dan Elektronik perwakilan Aceh, serta Syafriadi didampingi Bapak Ieng sebgai kabid PPA I, Yusri kabid PPA II dan Herkwan kepal RPPN yang membawahi Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang dan berapa KKPN lainnya dari Kabupaten dan Kota.
Syafriadi juga merincikan, akibat Covid-19. APBD serta APBN harus terjadi perubahan secara besar-besaran lewat Refocusing anggarab, dimana peruntuhannya lebih dikususkan pada bidang kesehatan, social sofety net dan pemulihan ekonomi masyarakat, yang juga pangkal utama ditengah pandemi corona.
Namun serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk empat kelembagaan lainnya di Aceh realisasinya per 3 september juga mencapai 61,1 persen.
Dengen rincian,
Kementian Agama 62 persen, Kementrian pertahanan 65, Kementrian PUPR 57, Kepolisian Negara 75 serta Kementrian Dikbud realisasinya hingga 51 persen, sudah sangat membanggakan percepatan serapan anggaran di Kementrian dan lembaga dimaksud di Aceh, apalagi dalam keadaan seperti ini, terang Kakanwil DJPb lagi.
Namun demikian Syafriadi, Kabidnya, 7 KPPN mengharapkan, seluruh instansi serta lembaga, termasuk aparat Gampong (Desa) harus sinerji dan cepat tanggab dalam bekerja, guna percepatan realisasi APBN yang masih tersisa, termasuk secepatnya melaporkan, agar anggaran yang tersisa dapat direalisasikan dalam sisa tiga bulan kedepan.
Bahkan berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk mendukung optimalisasi dan percepatan pelaksanaan anggaran di daerah. Langkah-langkah strategis dan upaya yang dilakukan antara lain berupa simplifikasi pencairan dana APBN, integrasi dan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pengelolaan APBN, peningkatan layanan kepada stakeholders, serta tetap menjaga dan meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi dengan segala pemangku kepentingan, tambah Syafriadi yang juga ditambahkan oleh dua Kabidnya, serta tambahan jawaban pertanyaan wartawan oleh Kepala RPPN Herkwan dalam kesempatan dimaksud.
Sembari Syafriadi *MENEKANKAN*.
Percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan pencairan dana APBN, dan percepatan penyaluran akan terus didorong untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan perekonomian.
dimana, pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa.
Pandemi COVID-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang dirasakan sejak Triwulan I 2020, yang mencatat (2,97), dan di Triwulan II (-5,32).
Serta terganggunya aktivitas ekonomi berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan.
Di sisi belanja, respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi COVID-19, antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, pintanya. Dengen demikian, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha, dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, harus dilakukan penyesuaian kebijakan Belanja Negara.
Dimana, kebijakan tentang Belanja Negara antara lain berupa kebijakan penyesuaian dan refocusing belanja pada Kementerian Negara/Lembaga, perubahan prioritas penggunaan Dana Desa menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Serta Pemerintah juga menjalankan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN) yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.
Dirincikan Kakanwil,
total belanja negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mengalami penyesuaian.
Seperti diawal Tahun 2020, total Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mencapai Rp51,9 triliun. Alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga (KL) sebesar Rp14,74 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp37,16 triliun. Per September 2020, Belanja Negara yang disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota di Aceh mengalami penyesuaian menjadi Rp 46,6 triliun dan realisasinya sangat bagus.
Serta alokasi dana tersebut terdiri dari belanja pada Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp12,97 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp33,66 triliun.
Belanja Negara menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah, berupaya untuk mendorong percepatan realisasi belanja negara yang ada di Provinsi Aceh dengan tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik. Sampai dengan 3 September 2020, total realisasi Belanja negara di Provinsi Aceh mencapai 72,6 persen.
Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar 61,1 persen dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 77,0 persen.
Ditegaskan lagi, berbagai upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh untuk mendukung optimalisasi dan percepatan pelaksanaan anggaran di daerah. Langkah-langkah strategis dan upaya yang dilakukan antara lain berupa simplifikasi pencairan dana APBN.
Integrasi dan pemanfaatan sistem informasi dan teknologi yang mendukung pengelolaan APBN, peningkatan layanan kepada stakeholders, serta tetap menjaga dan meningkatkan intensitas koordinasi dan sinergi dengan segala pemangku kepentingan. Percepatan pelaksanaan kegiatan, percepatan pencairan dana APBN.
Serta diharapkan, percepatan penyaluran akan terus didorong untuk melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan perekonomian, jelas Kakanwil DJPb Provinsi Aceh Syafriadi penuh optimis dikesempatan tersebut. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *