Minim Pabrik Produksi usaha Masyarakat, ‘Salah Satu Indikator Aceh Dinilai Provinsi Belum Mandiri

oleh -41 kali dilihat

ACEHWOW.COM-Seandainya di Aceh memiliki sejumlah pabrik reproduksi andalan untuk mengolah hasil usaha masyarakat disejumlah bidang usaha.
Seperti pabrik produksi pakan ternak berkompeten, ikan kaleng, tomat, jagung serta kebutuhan untuk pembangunan fisik, semisal olahan besi dan hasil pertanian lainnya, otomatis usaha dan panen warga lebih neningkat dan mahal dibeli saat dipasarkan, namun setelah panen langsung dijual perkilogram secara mentah-mentah seperti sekarang keluar daerah, mengakibatkan usaha masyarakat selalu tidak seimbang dengen pengeluaran modal saat dipasarkan, dengen demikian
pertumbuhan ekonomi selalu seret.
Demikian dikemukakan Kepala Kanwil BEA Cukai/perwakilan Kemenkau Provinsi Aceh Safuadi, dalam KETERANGAN PERS kinerja APBN triwulan III tahun anggaran 2020, di Lantai-5 kantor Kanwil DJpb Provinsi Aceh, Jalan T Chik Ditiro Banda Aceh.
Dalam “temu media tersebut” Safuadi juga didampingi kepala Kanwil DJpb Provinsi Aceh Syafriadi, Kepala Kanwil DJB Aceh Tarmizi dan Syukriah, kepala Kanwil DJKN Provinsi.
Sembari menerangkan, kemandirian satu daerah (provinsi) menjadi salah satu cerminan pengelolaan keuangan daerah, serta ukuran kemandirian dapat dinilai dengen indeks Kemandirian Fiskal (IKF) juga bisa mengetahui kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai belanja daerah, tanpa tergantung pada transfer daerah, tambahnya lagi.
Dengen demikian, Safuadi mengharapkan lewat otomi kusus/ otonomi daerah yang anggarannya dari APBN, seperti diterima Provinsi Aceh tiap tahun, guna peningkatan kamampuan serta kemandirian daerah dalam membangun disegala sektor, terutama peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Solusinya semua itu dari pemerintah, lewat pemberlakuan daerah ‘otonom’ atau otonomi daerah jepada sejumlah daerah, yang merefleksikan peningkatan kualitas kepada masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.
Tapi sayang, kucuran APBN lewat program otonomi kusus bagi Aceh yang sudah berjalan sekian tahun, Aceh juga belum masuk kategori Provinsi mandiri.
Bahkan Aceh sendiri berada pada peringkat 29 dari 34 Provinsi, terendah hasil “riviu atas kemandirian Fiskal kategori pemerintah daerah, bahkan selama dua tahun terakhir, yakni 2018 dan 2019.
Bahkan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyebutkan, kesenjangan kemandirian fiskal antara daerah sangat tinggi, seperti tahun 2019 memperlihatkan perbedaan indeks antar provinsi sangat mencolok dengen DKI Jakarta, yang juga terdepan sebagai kategori provinsi yang sudah mandiri, dengen indeks tertinggi, sebesar 0,7107 dan Provinsi Papua Barat terendah, hanya mendapat IFK 0,0427 itomatis masih tergolong provinsi belum mandiri).
Demikian juga Aceh, yang hanya IKF sebesar 0,1715 saat ini berada pada peringkat 29 terendah dari 34 provinsi, atau sejak dua tahun lalu, tetap dikategorikan provinsi BELUM MANDIRI.
Termasuk seluruh pemerintah Kabupaten dan kota, masih dikategorikan daerah belum mandiri.
Indikatornya, pergerakan perekonomian warga dan sektor lainnya, masih sangat tergantung pada transfer daerah, baik dari APBA/APBD dan APBN.
Serta pengelolaan dan pengawasan sektor dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga masih belum maksimal, terutama di pemerinahan kabupaten dan kota di Aceh.
Sehingga selalu tertinggal dari daerah lain bahkan di Provinsi dalam wilayah pulau Sumatera.
Dinilai juga Aceh, belum optimal dalam hal pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sulit diandalkan untuk membiayayi pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat untuk percepatan pertumbuhan ekonominya.
Dengen demikian, tambah Safuadi. Pemerintah, pengusaha dan elemen lainnya harus bergerak cepat membangun pabrik olahan dan produksi lainnya yang berkompeten, guna menampung hasil usaha dan olahan warga lainnya, yang selama ini diproduksi atau dikerjakan secara instan dan langsung dijual kedaerah lain.
DKI Jakarta dan beberapa Kota Provinsi lainnya di Indonesia memang tidak memiliki lahan pertanian dan usaha masyarakat lainnya secara luas serta banyak, namun memiliki sejumlah pabrik besar dan mesin reproduksi moderen.
Sehingga usaha masyarakat dapat ditampung dengen harga mahal,
Baik produk lokal maupun daerah lain, dengen demikian sudah barang tentu perekonomian warga meningkat, serta sektor PAD berjalan maksimal, sudah sepatutnya dikategorikan Provinsi yang sudah berdiri sendiri, alias tidak melulu tergantung dari transfer anggaran, baik dari APBD dan APBN.
Serta Safuadi menjelaskan tentang optimalisasi dibidang kepabeanan dan cukai, “harus dituntaskan atau jangan ada produk ilegal dan melanggar hukum yang lolos dipasarkan, bahkan Kanwil Bea dan Cukai Aceh telah melakukan 482 penindakan tahun ini, penindakan atas berbagai jenis komoditas, seperti narkoba, psikotropika dan prekusor (NPP), hasil tembakau, unggas hidup serta bawang merah yang melanggar hasil ketentuan kepabeanan dan Cukai, terang Safuadi serta sejumlah keterangan pers lainnya dalam kesempatan itu.
Sementara Kepala Kanwil DPJP Tarmizi menjelaskan, tentang sektor pajak untuk Provinsi Aceh, didominasi penerimann PPh, PPN, PBB sektor P3 dan Bea Materai, yang ditargetkan sebesar Rp 4,52 Triliun (T).
Kanwil DJP Aceh mencatat hingga bulan September 2020, realisasi perpajakan terkumpul Rp 2,58 T atau 57, 08 persen dari target penerimaan tahun ini.
Dikesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJpb Aceh Syafriadi menjelaskan, hingga Kuartal III tahun 2020 realisasi, atau Transfer Kedaerah Dana Desa (TKDD) sudah mencapai 82,06 persen, seperti pagu anggaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, hingga 30 september terealisi Rp 4,08 T dari pagu angfaran Rp 4,98 T.
Syafriadi mengharapkan, dengen sisa waktu 2,5 bulan lagi, pemerintah gampong, instansi terkait, kementrian dan lembaga di Aceh, secepatnya menyelesaikan pekerjaan, memasukkan amprahan, menyalurkan serta menyiapkan laporan, agar realisasi anggaran lebih meningkat tahun 2020, meskipun dalam suasana Covid-19.
Sementara Kepala Kanwil DJKN Aceh Syukriah, “menjawab pertanyaan awak media” tentang potensi tambahan PAD dari ASET DAERAH di Aceh hingga Kabupaten dan Kota.
Salah satunya menyarankan, pemerintah dan instansi terkait harus memanfaatkan kembali lahan dan bangunan fisik yang sudah diterlantarkan, seperti lahan Lapas (penjara) Keudah di Kota Banda Aceh dan Genta Plaza di Kota Lhokseumawe, serta fasilitas “mubazir” lainnya di Kabupaten dan kota.
Sangat besar potensi penambahan PAD, juga dapat menerima tenaga kerja, pergerakan ekonomi masyarakat setelah membuka usaha dilokasi tersebut.
Dalam artian dibangun kembali sarana dan prasarana, “bahkan bekas lapas keudah, sangat strategis pasar ikan peunanyong dipindahkan ketempat tersebut”, atau dibangun perhotelan, tempat hiburan (wisata) dan Maal lainnya, harap Syukriah.
“Diakhir temu media itu disimpulkan”,Kementrian Keuangan terus mendorong pemunuhan target penerimaan, percepatan pencairan belanja dan penyalurannya, untuk melindungi masyarakat dan mengekselerasi pemulihan perekonomian.
Namun tetap memperhatikan aspek tata kelola keuangan yang baik, atau “good governance”/ sesuai UU yang berlaku. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *