Ombudsman Minta Pemerintah Aceh Gratiskan Biaya Swab

oleh -30 kali dilihat

ACEHWOW.COM- Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan diskusi virtual setelah lebaran, kali ini mengangkat tema tentang Pelayanan Kesehatan Selama Covid-19 di Aceh. Kegiatan yang diikuti oleh 89 orang partisipan ini berlangsung hangat dilaksanakan pada Rabu (3/6/2020).

Narasumber yang mengisi acara tersebut diantaranya Dr. Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, dr. Hanif Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Azharuddin, SpOT, Direktur RSUZA Banda Aceh, Drg. Nurhaida, M.PH Direktur RSUCM Aceh Utara dan Falevi Kirani Ketua Komisi V DPRA. Kegiatan ini di pandu oleh Ilyas Isti selaku moderator.

Kepala Ombudsman Aceh dalam menyampaikan bahwa adanya berbagai keluhan masyarakat selama ini.

“Kami banyak mendapatkan informasi bahwa para medis selama ini kurang responsif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, obat yang kurang di rumah sakit, kinerja apotek yg lamban, serta biaya swap yang mahal” papar Taqwaddin.

Selain itu, rumah sakit rujukan sudah jarang adanya kunjungan pasien dan masyarakat juga merasa takut berobat ke rumah sakit tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur RSUZA Dr. Azharuddin membenarkan bahwa kunjungan pasien ke rumah sakit turun drastis.

“Iya selama ini pelayanan pasien berjalan seperti biasa dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, namun kunjungan pasien berkurang drastis. Yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan untuk jasa medis” kata Azharuddin.

“Perlu kami sampaikan juga bahwa perawatan pasien Covid-19 kita menggunakan gedung RSUZA lama, jadi bukan di gedung baru. Kita pisahkan pelayanannya untuk meminimalisir terjadinya penularan” sambung Azhar.

Menanggapi para pemateri, salah satu partisipan yang bergabung dalam diskusi tersebut Bahtiar Ariga dari Bener Meriah menyampaikan bahwa “Saat ini di Bener Meriah, tidak ada ambulance yang digunakan khusus untuk pasien Covid-19. Padahal sudah ada beberapa masyarakat yang teridentifikasi positif corona” sebutnya.

Selanjutnya, Nurlaily Idrus yang merupakan Anggota Komisi Informasi Aceh juga turut mempertanyakan tentang keterbukaan informasi yang valid terkait anggaran covid yang tidak terpublis, padahal anggaran bukanlah data dikecualikan.

Sedangkan informasi mengenai data pasien adalah data dikecualikan, namun sayang, data tersebut pula yang sering beredar di publik ucap Nurlaily.

Mengklarifikasi para penanya, dr. Hanif menyampaikan bahwa untuk ambulance boleh saja digunakan untuk pasien covid ataupun non covid, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan.

“Iya boleh saja digunakan untuk semua pasien, petugasnya menggunakan APD lengkap dan selanjutnya ambulance tersebut juga disemprot disinfektan. Namun kita akan upayakan adanya mobil khusus nantinya” jawab Hanif.

“Mengenai data pasien yang bocor, mungkin ada oknum petugas yang menyebarkan. Kita akan terus tingkatkan keamanan data tersebut.

Mengakhiri diskusi tersebut, Dr. Taqwaddin meminta agar pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik, karena kesehatan merupakan pelayanan dasar kepada publik.

“Kami (Ombudsman) berharap agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal sekalipun di masa pandemi ini, tentunya dengan mengedepankan protokol kesehatan. Hal ini penting kami sampaikan supaya tidak terjadinya maladministrasi pada pelayanan kesehatan”.

Selain itu, kami juga sependapat perlunya dilakukan swap PCR massal secara gratis. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan apakah wabah corona ada atau tidak dalam masyarakat Aceh, tutup Taqwaddin.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *