Warga Suak Pante Breuh Protes ‘Keanehan’ Penggunaan Dana Desa, Begini Respon Dek Gam Setelah ada Individu Dijadikan Tersangka

oleh -83 kali dilihat

ACEH BARAT:ACEHWOW.COM– Anggota Komisi 3 DPR-RI asal Aceh, H Nazaruddin ‘Dek Gam’ memberikan perhatian khusus, terkait adanya individu atau salah seorang masyarakat Desa Suak Pante Breuh, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh
Barat yang ditetapkan sebagai tersangka.
Setelah menggelar aksi protes terhadap ‘keanehan” penggunaan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD) Gampong setempat.
Yang menjadi sorotan Dek Gam, yang juga Politis muda dari PAN tersebut, setelah adanya seorang warga, yakni Rusdi N (35), ditetapkan jadi tersangka oleh penegak hukum (polisi) Polsek Samatiga, usai aksi tersebut beberapa baru-baru ini.
Rusdi ditetapkan jadi tersangka terkait laporan dari Keuchik Suak Pante Breuh, dengan asumsi atau dugaan mengarah kepada “pencemaran nama baik”, setelah Rusdi menggelar aksi bersama sejumlah warga lainnya pada hari itu.
Dek Gam–sapaan H Nazaruddin– menilai ganjil dan aneh, seorang Keuchik dengan mudah melaporkan individu warganya, kepada penegak hukum, padahal aksi tersebut disuarakan secara umum (banyak masyarakat).
Seharusnya Kepolisian juga harus melakukan penyelidikan atas aksi yang dilakukan oleh masyarakat, mengingat “turunan kekecewaan warga”, masalah penggunaan BLT-DD, bukan malah penegak hukum lebih fokus pada pencemaran nama baik dari laporan warga ‘nomor satu’ di Gampong tersebut.
Akan lebih arif ditelusuri dulu, proses penyaluran BLT-DD sudah sesuai dengan aturannya, atau ada yang salah, baru ditindalunjuti laporan Keuchik Suak Pante Breuh, yang ditenggarai ada warganya sudah mengarah kepada pencemaran nama baik, akses dari aksi dimaksud.
“Ini aneh bagi saya, kasus seperti ini akan menjadi perhatian khusus saya. Jangan kasus yang besar dilupakan, malah masalah kecil dibesar-besarkan dan dijadikan tersangka, dimana letak kebebasan dan hak demokrasi warga dalam menyampaikan aspirasi, dikira harus diperhatikan juga,” kesal Dek Gam, “yang juga telah diberitakan beberapa media online lain tadi malam”.
Menurutnya, prioritas utama bagaimana kebutuhan publik harus dipenuhi, jangan semua laporan yang sifatnya berhubungan dengan perkara kecil selalu dijadikan prioritas, padahal bisa diselesaikan melalui non pengadilan.
“Bayangkan jika semua laporan ditangani polisi, padahal kasus berhubungan dengan perkara ringan yang notabene bisa difasilitasi untuk didamaikan,” sorot Bendahara DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut panjang lebar.
Juga H Nazaruddin menuturkan,
sebagai anggota Komisi 3 DPR-RI yang juga bidang “Hukum dan Polhukam”, berjanji akan melakukan pemantauan khusus terhadap perkara-perkara yang ditangani oleh penegak hukum di Desa-Desa serta Kecamatan umumnya, berharap juga objek hukum yang ringan tidak harus melalui pengadilan, atau dapat dilakukan perdamaian menurut adat gamping juga Qanun Walinanggroe sebagai salah satu kesusan Aceh.
Lebih mendalam Dek Gam mengutarakan, “Ini akan menjadi fokus utama untuk pengawasan yang akan kami lakukan, memang hukum harus ditegakkan, tapi jangan juga akhirnya berat sebelah hukum yang berlaku,” ujarnya.
Untuk itu, Dek Gam mengaku kedepan akan membentuk desk pelaporan publik terhadap penanganan perkara yang berhubungan dengan masyarakat diperdesaan.
“Tim kita akan membentuk desk pelaporan sebagai posko pelaporan, dan akan fokus pada upaya-upaya untuk menelaa’h penanganan perkara yang sifatnya ringan”, tutupnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *